Jago Lagu
Jago Lagu

Waduh! Pilkada 2024 dan Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Waduh! Pilkada 2024 dan Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Waduh! Pilkada 2024 dan Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah (Cnn)

KBR.MY.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima masukan soal usul perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga Pilkada Serentak 2024. Pihaknya juga mengkaji aturan-aturan yang ada dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan mereka menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama para pakar.

Hal ini disampaikan sebagai respons terkait usulan yang diajukan oleh pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan sebagai solusi kekosongan kepemimpinan pada 2022-2024.

Waduh! Pilkada 2024 dan Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah


Benni mengaku Kemendagri menghargai masukan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri belum mengkaji sama sekali opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

"Itu dapat menjadi bahan diskusi, wacana yang dibahas bersama-sama. Hingga saat ini, di Kemendagri belum ada wacana untuk itu," kata Benni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/9).


Kemendagri Respons Wacana Jabatan Anies dkk Diperpanjang

Benni melanjutkan bahwa sampai saat ini Kemendagri berpegang pada aturan peralihan kepemimpinan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Benni menyebut sistem peralihan kepemimpinan menggunakan penjabat kepala daerah sudah berhasil diterapkan saat penundaan Pilkada Serentak 2020.

"Berdasarkan pengalaman kita di 2020, untuk 270 kabupaten/kota dan provinsi sejauh ini dapat berjalan dengan baik," tuturnya.


Hingga kini tercatat sebanyak 274 kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan menuntaskan masa jabatan pada 2022 dan 2023. Namun, UU Pilkada mengatur tidak ada pilkada sebelum November 2024.


Sesuai Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada mengatakan daerah-daerah tersebut akan dijabat penjabat kepala daerah. Pejabat dipilih pemerintah pusat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).


Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai kepala daerah pilihan pemerintah pusat punya legitimasi rendah. Pasalnya, mereka menjabat tanpa lewat proses demokrasi pemilihan langsung.

Pemerintah Buka Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubernur

Selain itu, penjabat kepala daerah juga punya kewenangan terbatas. Padahal, mereka akan menjabat sekitar 1-2 tahun.


"Sebaiknya diperpanjang saja masa jabatan kepala daerah dan wakilnya. Misalnya, habis 2022, siapa gubernur dan wakil gubernur di sana ditambah dua tahun sampai 2024. Kalau habisnya 2023, tambah satu tahunan," kata Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/9). (nly/ayp)

(CNN)

Total dibaca: 57x | Berikan Komentar!

Hosting Unlimited Indonesia


Oleh: Riko Satria
No Internet No Life

Teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.

Komentar (0)
* Beli Ketupat Beli Pepaya, Gimana Cara Koment Yaa? *
Topik Populer

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

BERITA POPULER

Waduh! Partai Ummat Amien Rais Incar Posisi 5 Besar di Pemilu 2024