Jago Lagu
Jago Lagu

Sedang Viral, Soroti Pasal Pidana, PKS Tolak Revisi Perda Covid Jakarta

Sedang Viral, Soroti Pasal Pidana, PKS Tolak Revisi Perda Covid Jakarta

Sedang Viral, Soroti Pasal Pidana, PKS Tolak Revisi Perda Covid Jakarta (Cnn)

KBR.MY.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum dapat menerima rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Alasannya, dalam draf revisi Perda terdapat aturan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Kami terus terang belum dapat menerima terhadap revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020, kalau memang di dalamnya dimasukkan tentang masalah pidana untuk warga masyarakat," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Jumat (23/7).

Detik-detik Mencekam Istana Jelang Gus Dur Lengser

Soroti Pasal Pidana, PKS Tolak Revisi Perda Covid Jakarta


Yani mengatakan, sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan aturan yang ada sebelumnya. Setelah itu, baru dievaluasi apakah Perda itu berjalan efektif atau tidak.

Ia menambahkan, revisi Perda ini tak perlu ditambahkan ancaman sanksi pidana. Ia malah khawatir, warga akan tambah gelisah jika mengetahui ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.


"Jangan sampai warga yang sudah gelisah karena dengar akan ada tindak pidana. Kalau keresahan ini kan merugikan kita juga semua dari Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.

"Sepertinya untuk revisi, kalau berkaitan dengan tindak pidana, saya kira harus kita setop saja, kita cukupkan," kata Yani menambahkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov perlu merevisi Perda Penanggulangan Covid. Menurut Riza, revisi ini dilatarbelakangi aturan dalam Perda belum efektif memberikan efek jera kepada para pelanggar protokol kesehatan.


Riza juga berharap penerapan pidana dalam usulan revisi ini tidak membuat masyarakat panik. Riza menyatakan, sanksi ini demi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan selama pandemi belum berakhir.


Jakarta sendiri termasuk daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi. Sejak aturan denda protokol kesehatan diberlakukan di ibu kota, 20 Juli 2020 lalu, denda pelanggaran protokol kesehatan hingga 20 Juli 2021 hingga Rp7,2 miliar. 


Rumah Belajar Alquran di Makassar Dipagar Tembok Anggota DPRD

Merujuk data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, denda terbanyak dari pelanggaran penggunaan masker. Satpol PP mencatat pelanggaran penggunaan masker sampai 20 Juli 2021 sebanyak 678.759 pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 640.762 menerima sanksi kerja sosial dan 30.636 menerima sanksi membayar denda. Sementara 7.361 lainnya hanya menerima teguran.


(dmi/wis)

(CNN)

Total dibaca: 82x | Berikan Komentar!

Hosting Unlimited Indonesia


Oleh: Redo Prakoso
No Internet No Life

Teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.

Komentar (0)
* Beli Ketupat Beli Pepaya, Gimana Cara Koment Yaa? *
Topik Populer

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

BERITA POPULER

Tahukah Kamu? Terjadi Pungli di KUA, Masyarakat Diminta Lapor ke Nomer 08111890444
close